Advertisement Advertisement Advertisement
 
 
Lost Password?
The performance of the textile and garment industry in 2016: Exports fell 1.9% while domestic garment consumption rose 2.2%.


	
Product
Find millions of selling leads from around the world,now!
Featured Company
TIFICO FIBER INDONESIA PT (PT. TIFICO)
PAN ASIA, PT
SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES, PT (SULINDAFIN)
Pollyfin Canggih, PT

Data & Statistic
  Trend Development of Export of Industrial Products Group-Perkembangan Ekspor Kelompok Hasil Industri
  Performance of Indonesian Textile Industry and Textile Products ( Kinerja Tekstil Indonesia )

Special Feature
  Texprocess presents ‘Digital Textile Micro Factory’ for the first time
Home arrow Latest News
The Fate of Bekasi-Karawang Industry in Middle High Wages PDF Print E-mail
Thursday, 23 November 2017

Setting the minimum wage into what the workers awaited by the end of the year. Since 2015, Indonesia finally has a formulation in determining wages in accordance with Government Regulation No. 78 of 2015. Let's go to Minimum Wage Province (UMP) and Regency / Municipality Minimum Wage (MSE) in 2018 set up by 8.71 percent.

 

Based on the province, the highest minimum wage was laid by DKI Jakarta province amounting to Rp3.65 million. However, based on regency / municipality, the highest minimum wage is in Karawang and Bekasi districts reaching Rp3.9 million, West Java's own UMP is included in five provinces with minimum wage of Rp1.54 million.

 

The increase in wages, called the government is in accordance with Government Regulation No. 78 with an average increase of 8.71 percent. The percentage increase came from national inflation data of 3.72 percent plus economic growth rate of 4.99 percent based on Central Bureau of Statistics (BPS) data.

 

The governor himself is given room to determine the increase of UMP and MSE above that percentage, based on recommendation from regent or mayor and consideration from province wage council. It should also be based on meeting the needs of the economy and economic growth.

 

In accordance with the provisions, the established MSEs must be higher than the UMP in the province concerned. The amount of UMK increase in Bekasi and Karawang is called with the regent / mayor regulation. Nevertheless, the Head of West Java Manpower and Transmigration Office Ferry Sofwan Arif, as quoted by Antara, said that the increase of MSEs in 11 cities / regencies in West Java, including Bekasi is still below.

 

Chairman of the Indonesian Employers Association (Apindo) Hariyadi B Sukamdani rate, UMK Bekasi and Karawang for next year is too high. In fact, the amount of wages is at risk of shutting down the industry.

 

Kekerkayaan Hariyadi reasoned. Evidently, said Hariyadi, some companies in Bekasi and Karawang already have moved to Central Java and East Java, or close the factory in Indonesia and switch to other countries.

 

In theory, if it can swell then the company profit can be eroded to the losers. To maintain profit, with new workforce, with new workforce. The company can also make efficiency in.

 

Economic Reform Center for Economic Reform (CORE) Mohammad Faisal rate, high wages in Bekasi and Karawang is something reasonable considering there is an industrial center that requires manpower. Both areas are also close to the capital.

 

The increase of UMK, Faisal continued, will automatically select the type of industry that will survive. Automatic, highly sensitive industries of wages, such as footwear and textiles, will look for other locations.

 

"The wage is inseparable from what industry sector is there.Indeed, if Bekasi and Karawang is a lot of automotive and electronics sector which is from the higher industrial productivity and higher profitability so hoist higher wages," said Faisal.

 

Over time, cheap labor needs from the entry of new steel industry salaries at this new location. He also considered, business actor is actually more concerned with the certainty of the policy that has been given by the formula of wage increases listed in PP78 / 2015.

 

Kikaplah difference between the minimum wage work in Karawang and Bekasi is too high and workers who feel too low, it also according to him, means happen. The reason, workers must always want a high wage. Fulfill, employers want their wages.

 

Nasib Industri Bekasi-Karawang di Tengah Upah Tinggi

 

Penetapan upah minimum menjadi hal yang ditunggu-tunggu kaum pekerja menjelang akhir tahun. Sejak 2015, Indonesia pun akhirnya memiliki formulasi dalam menetapkan upah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Hasilnya, rata-rata Upah Minimum Upah Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2018 ditetapkan naik sebesar 8,71 persen.

 

Berdasarkan provinsi, upah minimum tertinggi memang didapuk provinsi DKI Jakarta sebesar Rp3,65 juta. Namun, berdasarkan kabupaten/kota, upah minimum tertinggi berada di Kabupaten Karawang dan Kota Bekasi yang mencapai Rp3,9 juta, padahal UMP Jawa Barat sendiri masuk dalam lima provinsi dengan upah minimum terendah yakni sebesar Rp1,54 juta.

 

Kenaikan upah tersebut, disebut pemerintah telah sesuai dengan PP Nomor 78 dengan rata-rata kenaikan sebesar 8,71 persen. Presentase kenaikan tersebut, berasal dari akumulasi data inflasi nasional sebesar 3,72 persen ditambah angka pertumbuhan ekonomi 4,99 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

 

Gubernur sendiri diberikan ruang untuk menetapkan kenaikan UMP maupun UMK di atas persentase tersebut, berdasarkan rekomendasi dari bupati atau walikota dan pertimbangan dari dewan pengupahan provinsi. Hal itu juga harus berdasarkan pemenuhan kebutuhan layak dengan mempertimbangkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

 

Sesuai ketentuan, UMK yang ditetapkan harus lebih tinggi dari pada UMP di provinsi yang bersangkutan. Adapun besaran kenaikan UMK di Bekasi dan Karawang disebut ditetapkan berdasarkan rekomendasi bupati/walikota terkait. Kendati demikian, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Barat Ferry Sofwan Arif, seperti dikutip Antara, menyebut kenaikan UMK pada 11 kota/kabupaten di Jawa Barat, termasuk Kota Bekasi masih di bawah usulan asosiasi pekerja.

 

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi B Sukamdani menilai, UMK Bekasi dan Karawang untuk tahun depan terlalu tinggi. Bahkan, besaran upah tersebut berisiko mematikan industri dan membuat pelaku usaha hengkang.Terlebih, perekonomian nasional masih belum sepenuhnya pulih.

 

Kekhawatiran Hariyadi beralasan. Terbukti, kata Hariyadi, beberapa perusahaan di Bekasi dan Karawang sudah ada yang pindah ke Jawa Tengah dan Jawa Timur, atau menutup pabriknya di Indonesia dan beralih ke negara lain.

 

Secara teori, jika beban upah membengkak maka profit perusahaan bisa tergerus hingga merugi. Untuk mempertahankan profit, dengan asumsi komponen lain tetap, perusahaan bakal menyesuaikan jumlah tenaga kerja, biasanya dengan memutuskan hubungan kerja atau memperlambat penyerapan tenaga kerja baru. Perusahaan juga bisa melakukan efisiensi di pos beban lain atau menaikkan harga jual.

 

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal menilai, tingginya upah di Bekasi dan Karawang merupakan sesuatu hal yang wajar mengingat keduanya merupakan sentra industri yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Kedua kawasan tersebut juga dekat dengan ibu kota.

 

Kenaikan UMK, lanjut Faisal, dengan sendirinya akan menyeleksi jenis industri yang akan bertahan. Otomatis, industri-industri yang sangat sensitif terhadap upah, seperti alas kaki dan tekstil, akan mencari lokasi lain.

 

"Upah itu tidak terlepas dari sektor industri apa yang ada di sana. Memang, kalau Bekasi dan Karawang ini kan banyak sektor otomotif dan elektronika yang memang dari sisi produktivitas industrinya lebih tinggi dan profitabilitasnya lebih tinggi sehingga mengerek upah yang lebih tinggi," ujar Faisal .

 

Seiring berjalannya waktu, meningkatnya kebutuhan tenaga kerja dari masuknya industri baru bakal meningkatkan upah pekerja di lokasi baru tersebut. Ia pun menilai, pelaku usaha sebenarnya lebih mementingkan adanya kepastian kebijakan yang sebenarnya telah diberikan oleh formula kenaikan upah yang tercantum dalam PP78/2015.

 

Kalaupun terjadi perbedaan pandangan antara pelaku usaha yang merasa upah minimum di Karawang dan Bekasi terlalu tinggi dan pekerja yang merasa terlalu rendah, hal itu pun menurut dia, wajar terjadi. Pasalnya, pekerja pasti selalu menginginkan upah yang setinggi-tingginya. Sebaliknya, pemberi kerja ingin upah bisa ditekan.

 

 
		

		
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 19 - 24 of 670
Latest Selling Leads
Printmate 2017-10-27
Label 2017-04-07
Canvas Fabric 2016-04-29
Women Underwear 2016-03-21
POST   |   MORE
Latest Buying Leads
Twill Pants 2017-04-07
All Finish Fabric 2016-03-21
Cotton Waste 2014-02-03
Cotton Waste 2014-02-03
POST   |   MORE
  EXPERT PERSPECTIVE
Anne Patricia Sutanto
Vice CEO
PT. Pan Brothers Tbk.
Application for a Willingness to Be Resource Person

 

Read more...
Advertisement
Advertisement
 
 | Home | About Us | Contact Us | Organization Link | Our Publication | Advertisement | Sitemap | Web Impression | CSR | Term & Condition  | 
Copyright © 2008, All rights reserved by CV. Gaindo Pratama Indonesia.