Relating with the proposal of several parties to delay implementation of the AC-FTA, the President Susilo Bambang Yudhoyono gave a statement on the sidelines of the inauguration of National Single Window at the Jakarta International Container Terminal, Port of Tanjung Priok (1/29).

The President stressed that the moratorium on the implementation of the free market can be done if there are not-ready elements.

He admitted that the free market is not only a chance but also could be a threat to certain economic sectors.

"If there were one or two sectors of economy are experiencing serious injury, there must be a solution and problem solving. We can ask for a moratorium, stopping it. This is justified under the WTO and also justified as a rescue, " the President said.

The President added application of the AC-FTA may not to worry. "So there is a solution and way out. I hope not to interpret it too far" he continued.

The President also realized that the protection of elements in the country is the responsibility of government. It is including the responsibility to find a way out. Therefore, the chances of co-operation can also be achieved particularly for increasing export and import.

"If we are rewarded by other countries because of doing something unilaterally, then the economic sectors in our country will be hit and affected," said the President.

According to him, it must be prevented so that the bitter experience of the global crisis in 2008-2009 does not happen again.

The President also warned that Indonesia could not refuse and not meet the agreed contract. IIndonesia, he said, do not ever feel not ready while others are ready.

"If so, it means there's something we need to fix. We must return to competitiveness, efficiency, and productivity," he added. ***

Presiden: Moratorium Dapat Dijalankan

Terkait dengan usul beberapa pihak untuk menunda pelaksanaan AC-FTA, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan pernyataannya di sela-sela peresmian ‘National Single Window’ di Jakarta International Container Terminal, Pelabuhan Tanjung Priok (29/1).

Presiden menegaskan bahwa moraturium atau penundaan berdasa hukum terhadap pelaksanaan pasar bebas dapat dilakukan jika memang ada elemen-elemen yang tidak siap.

Ia mengakui bahwa pasar bebas tidak hanya menjadi peluang, namun bisa menjadi ancaman bagi cabang perekonomian tertentu.

“Apabila ternyata ada satu atau dua cabang perekonomian yang mengalami masalah serius (serious injury), itu pun ada solusi dan jalan keluarnya. Kita bisa minta moratorium, menghentikan ini dan itu. Hal itu dibenarkan dalam WTO dan juga dibenarkan sebagai suatu penyelamatan,” ujarnya.

Presiden menambahkan, penerapan AC-FTA jangan sampai membuat cemas apalagi khawatir. “Jadi ada soulsi dan jalan keluarnya, sehingga saya minta tidak menafsirkan sendiri dan apalagi terlalu jauh melihatnya,” lanjutnya.

Presiden SBY juga menyadari bahwa perlindungan elemen-elemen dalam negeri merupakan tanggung jawab pemerintah. Termasuk juga tanggung jawab untuk mencari jalan keluarnya. Sehingga peluang dari kerjasama tersebut juga dapat ditangkapm khususnya bagi peningkatan ekspor dan impor.

“Kalau kita dibalas oleh negara-negara lain karena sepihak saja melakukan sesuatu, maka cabang perekonomian di negeri kita akan terpukul dan terkena imbasnya,” ujar Presiden.

Menurutnya, kejadian itu harus dicegah agar pengalaman pahit krisis global pada 2008-2009 tidak terulang kembali.

Presiden lantas juga mengingatkan bahwa Indonesia tidak bisa ingkar dan tidak memenuhi perjanjian yang sudah disepakati. Indonesia, menurutnya, jangan selamanya merasa tidak siap, sementara yang lain siap.

“Kalau seperti itu berarti ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Kita harus kembali ke daya saing, efisiensi, dan produktivitas dan lainnya terkait itu,” imbuhnya.