Advertisement Advertisement Advertisement
Lost Password?
The performance of the textile and garment industry in 2016: Exports fell 1.9% while domestic garment consumption rose 2.2%.

Find millions of selling leads from around the world,now!
Featured Company
Pollyfin Canggih, PT

Data & Statistic
  Indonesia Manufacturing Export Import Data
  Performance of Indonesian Textile Industry and Textile Products ( Kinerja Tekstil Indonesia ) 2017

Special Feature
  Texprocess presents ‘Digital Textile Micro Factory’ for the first time
Home arrow Latest News arrow Incentives Give to Entrepreneurs In Industrial Area

Incentives Give to Entrepreneurs In Industrial Area PDF Print E-mail
Written by Maizer   
Wednesday, 04 January 2017

Government to build 14 industrial estates spread beyond Java to improve equality. Several incentives were given by the government to encourage the influx of investors to invest in Indonesia. Director General of Industrial Development regional Ministry of Industry, Imam Haryono, said the government has given some incentives for businesses contained in Finance Minister Regulation (PMK) number 105 2016.



The rules of the government to provide facilities for the reduction of taxation and customs.



"There are 105 PMK in 2016 concerning the 3 things that a reduction or exemption of corporate income tax, VAT and customs duties," said Imam.



The rules of the company in the Industrial Zone and Industrial Zone Industrial Company which operates in the area of Industrial Development (WPI) and the taxpayer may be given tax incentives and / or customs.



For example by providing a VAT exemption on the import and / or delivery of machinery and equipment which is an integral part, both in the state mounted or detached, which is used directly in the process of generating taxable goods by the Taxable that produce taxable goods are not including spare parts.



In addition, the exemption of import duty on machinery as well as goods and materials were made by the Company in the Industrial Area and Industrial Company Industrial conducting business in industries that produce goods and / or services.



Exemption of import duties on machinery and goods that can be given on the machine as well as goods and materials from the Free Port and Free Trade, Special Economic Zones, or Bonded.



Exemption of import duties that would have given all the requisite machinery and goods and materials that are not produced in the country, has been produced in the country but do not meet the required specifications, or are produced in the country, but the number is not sufficient for the industry.



The facilities are grouped into 4 areas based on the progress of the industry, the most eastern region of greater incentives.



"It enactment staged or gradual, so countries Indonesia combined example of the 34 provinces divided into 4 groups based on the progress of the construction industry. So the most underdeveloped given the long and large the Papua and West Papua. Then to the west again began to decline, and to the west again reduced the incentive, "said Imam.



Other incentives are giving full initiator for the Industrial Zone to build and manage power to the region and its tenant. It was because of the power industry in the region can be supplied by electricity or built directly by the manager or developer of industrial companies and sold to tenants in the area.



"The incentive for the proponent to build and manage power to the region and its tenant," said Imam.



Furthermore, incentives could be given to the local government to provide a reduction in the levy and BPHTB (tax on sales of land or buildings), as well as street lighting.



"Then the government of the city can provide a reduction, exemption to levy such BPHTB, RPM or street lighting tax so, 18 why, many incentives," he added.




Insentif Yang Diberikan Untuk Pengusaha Di Kawasan Industri


Pemerintah membangun 14 kawasan industri yang tersebar di luar Jawa untuk meningkatkan kesetaraan. Beberapa insentif pun diberikan pemerintah untuk mendorong masuknya investor agar mau berinvestasi di Indonesia.


Dirjen Pengembangan Perwilayahan Industri Kemenperin, Imam Haryono, mengatakan pemerintah telah memberikan beberapa insentif bagi pelaku usaha yang tertera di Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 105 tahun 2016.


Dalam aturan tersebut pemerintah memberikan fasilitas pengurangan perpajakan dan kepabeanan.


"Ada di PMK 105 tahun 2016 menyangkut 3 hal yaitu pengurangan atau pembebasan PPh badan, PPN, dan bea masuk," ujar Imam.


Dalam aturan tersebut perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan usaha di Wilayah Pengembangan Industri (WPI) dan merupakan wajib pajak badan dapat diberikan fasilitas perpajakan dan/ atau kepabeanan.


Misalnya dengan memberikan fasilitas pembebasan PPN atas impor dan/ atau penyerahan mesin dan peralatan pabrik yang merupakan satu kesatuan, baik dalam keadaan terpasang maupun terlepas, yang digunakan secara langsung dalam proses menghasilkan Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak yang menghasilkan Barang Kena Pajak tersebut, tidak termasuk suku cadang.


Selain itu, fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin serta barang dan bahan yang dilakukan oleh Perusahaan Industri di Kawasan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri yang melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang menghasilkan barang dan/ atau jasa.


Pembebasan bea masuk atas mesin serta barang tersebut dapat diberikan atas mesin serta barang dan bahan yang berasal dari Kawasan Pelabuhan Bebas dan Perdagangan Bebas, Kawasan Ekonomi Khusus, atau Tempat Penimbunan Berikat.


Pembebasan bea masuk yang akan diberikan memiliki syarat sepanjang mesin serta barang dan bahan tersebut belum diproduksi di dalam negeri, sudah diproduksi di dalam negeri namun belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan, atau sudah diproduksi di dalam negeri namun jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri.


Fasilitas tersebut dikelompokkan menjadi 4 wilayah berdasarkan kemajuan wilayah industrinya, paling timur kawasannya maka insentifnya semakin besar.


"Itu diberlakukannya bertahap atau gradual, jadi negara Indonesia digabung misal dari 34 provinsi itu dibagi 4 kelompok berdasarkan kemajuan pembangunan industrinya. Jadi yang paling terbelakang itu diberikan paling lama dan besar itu Papua dan Papua Barat. Lalu ke barat lagi mulai berkurang, dan ke barat lagi berkurang lagi insentifnya," kata Imam.


Insentif lainnya adalah pemberian pemrakarsa penuh bagi Perusahaan Kawasan Industri untuk membangun dan mengelola tenaga listrik untuk kawasan dan tenant-nya. Hal itu karena listrik di kawasan industri dapat dipasok oleh PLN atau pun dibangun langsung oleh pengelola atau pengembang kawasan industri dan dijual ke perusahaan tenant yang ada di kawasan tersebut.


"Insentif untuk pemrakarsa untuk bisa membangun dan mengelola tenaga listrik untuk kawasan dan tenant-nya," kata Imam.


Selanjutnya, insentif bisa diberikan Pemerintah daerah setempat untuk memberikan pengurangan retribusi dan PPHTB (Pajak Penghasilan atas Penjualan Tanah atau Bangunan), maupun penerangan jalan.


"Kemudian Pemprov Kabupaten Kota bisa memberikan pengurangan, pembebasan untuk retribusi misalnya PPHTB, PPJ atau Pajak Penerangan Jalan dst, 18 kok, banyak insentifnya," imbuhnya.

More Latest News & Recent
The Textile Industry Is Threatened Lose Competing
Indonesia Should Have Clothing Resilience Law
Epson Develops Digital Textile Printing
The Government Maintain the Sustainability of Industrial Sector Investment
Peraga Expo 2019 is held from 28 to 30 March 2019
Latest Selling Leads
Printmate 2017-10-27
Label 2017-04-07
Canvas Fabric 2016-04-29
Women Underwear 2016-03-21
Latest Buying Leads
Twill Pants 2017-04-07
All Finish Fabric 2016-03-21
Cotton Waste 2014-02-03
Cotton Waste 2014-02-03
Anne Patricia Sutanto
Vice CEO
PT. Pan Brothers Tbk.
Application for a Willingness to Be Resource Person


 | Home | About Us | Contact Us | Organization Link | Our Publication | Advertisement | Sitemap | Web Impression | CSR | Term & Condition  | 
Copyright © 2008, All rights reserved by CV. Gaindo Pratama Indonesia.