Advertisement Advertisement Advertisement
 
 
Lost Password?
The performance of the textile and garment industry in 2016: Exports fell 1.9% while domestic garment consumption rose 2.2%.


	
Product
Find millions of selling leads from around the world,now!
Featured Company
TIFICO FIBER INDONESIA PT (PT. TIFICO)
PAN ASIA, PT
SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES, PT (SULINDAFIN)
Pollyfin Canggih, PT

Data & Statistic
  Performance of Indonesian Textile Industry and Textile Products ( Kinerja Tekstil Indonesia ) 2017
  Trend Development of Export of Industrial Products Group-Perkembangan Ekspor Kelompok Hasil Industri

Special Feature
  Texprocess presents ‘Digital Textile Micro Factory’ for the first time
Home arrow Latest News arrow Apindo Jabar Asks Provincial Government to Unbind UMSK Garment Sector


				
			
			
Apindo Jabar Asks Provincial Government to Unbind UMSK Garment Sector PDF Print E-mail
Written by Maizer   
Friday, 02 June 2017

Indonesian Employers Association (Apindo) West Java came to West Java Governor Ahmad Heryawan at Gedung Sate, Diponegoro Street, Bandung, Wednesday (31/5) yesterday. The arrival of some of these representatives asked the Provincial Government of West Java to issue rules related to urban / district minimum wage (UMSK) in Bekasi, Bogor, Purwakarta and Depok.

 

Chairman Apindo Jabar Dedy Widjaya said the government should immediately establish UMSK especially for the garment sector. This is due to the minimum wage determination rules in the area is too high, so the company threatened to go out of business.

 

"If there is no special wage governor's decision for this garment, the buyer may not place the order again at the factories in West Java," said Dedy.

 

Deddy said that due to the absence of UMSK, 86 companies in the four regions are threatened to go bankrupt. This will certainly affect the 97,500 employees who are threatened with laid off.

 

He hopes that the wages of the garment sector that can be lower than MSE. So as to minimize the losses due to workers' wages are too high.

 

"For example Purwakarta District is an example, from UMK Rp 2.352.000 this year increased by Rp 3.1 million.We want it from Rp 2.352.000 to Rp 2.546.000 (for garment sector)," he said.

 

He claimed to have coordinated with the union and agreed on the wage sector garment agreement. In addition, it also admitted to communicate with the central government to overcome this problem.

 

Head of Department of Manpower and Transmigration (Disnakertrans) West Java Ferry Sofwan responded to the demands of Apindo Jabar. Ferry said there is no rule that can be the legal basis for issuing provincial sector minimum wage garment sector in Bekasi, Bogor, Purwakarta and Depok.

 

The reason, said Ferry, from the results of consultations with the Ministry of Labor is not allowed wages given the company is lower than the minimum wage city (UMK). While companies in the four regions are asking for wages for the garment sector is lower than the predetermined MSEs.

 

"We have meetings and consultations to the Ministry of Manpower and the results should not be smaller than the MSEs, no legal references if their wishes are set," Ferry said on Thursday (1/6).

 

The entrepreneurs, said Ferry, proposed wage sector under UMM. Like Kota Bekasi from MSE Rp3.601.650 they propose for provincial minimum wage garment sector to Rp3.100.000, Purwakarta District from Rp3.169.549 to Rp2.546.744, Bogor Regency Rp3.204.551 to Rp2.810.150, and Depok City Rp3.297.489 become Rp2,930,000.

 

In addition, according to Ferry, even if you want to propose the minimum wage of the provincial sector should the proposed number one only. Not different as proposed Apindo Jabar today.

 

He is also worried about the determination without consideration and based on the law, will appear jealous of associations of entrepreneurs in other regions and will propose the same. So if this is allowed to happen the precedent hernia.

 

However, his side together with relevant agencies will consult back to the Ministry of Labor to discuss this issue. Because this problem should involve the central government if there will be new rules or exclusions for West Java, that is the authority of the central government.

 

"The position is no regulation, it will be discussed on Thursday or Friday in Jakarta, if necessary, in Apindo center," he said.

 

Apindo Jabar Minta Pemprov Keluarkan UMSK Sektor Garmen

 

 

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat mendatangi Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Rabu (31/5) kemarin. Kedatangan beberapa perwakilannya ini meminta Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengeluarkan aturan terkait upah minimum sektor kota/kabupaten (UMSK) di Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Purwakarta dan Depok.

 

Ketua Apindo Jabar Dedy Widjaya mengatakan pemerintah harus segera menetapkan UMSK terutama untuk sektor garmen. Hal tersebut diakibatkan peraturan penetapan gaji minimum di daerah tersebut terlampau tinggi, sehingga perusahaan terancam gulung tikar.

 

"Kalau tidak ada keputusan gubernur upah khusus untuk garmen ini mungkin buyernya tidak akan menempatkan ordernya lagi di pabrik-pabrik yang ada di Jabar," kata Dedy.

 

Deddy mengatakan akibat belum ditetapkannya UMSK, sebanyak 86 perusahaan di empat wilayah itu terancam akan gulung tikar. Hal ini tentu akan berdampak pada 97.500 karyawan yang terancam kena PHK.

 

Ia berharap upah sektor garmen yang ditetapnan bisa lebih rendah dari UMK. Sehingga dapat meminimalisir kerugian akibat upah pekerja yang terlalu tinggi.

 

"Contohnya Kabupaten Purwakarta saja contohnya, dari UMK Rp 2.352.000 tahun ini meningkat sebesar Rp 3,1 juta. Nah kita inginnya dari Rp 2.352.000 menjadi Rp 2.546.000 (untuk sektor garmen)," ujarnya.

 

Ia mengaku sudah berkoordinasi dengan serikat pekerja dan menyetujui kesepakatan upah sektor garmen.  Selain itu, pihaknya pun mengakui akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk mengatasi permasalahan ini.

 

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Barat Ferry Sofwan menanggapi tuntutan dari Apindo Jabar. Ferry menyebutkan tidak ada aturan yang bisa menjadi landasan hukum untuk menerbitkan upah minimum sektor provinsi sektor garmen di Kota Bekasi, Kabupaten Bogor, Purwakarta dan Depok.

 

Pasalnya, kata Ferry, dari hasil konsultasi dengan Kementerian Tenaga Kerja tidak diperbolehkan upah yang diberikan perusahaan lebih rendah dari upah minimum kota (UMK). Sementara perusahaan-perusahaan di empat daerah tersebut meminta upah untuk sektor garmen lebih rendah dari UMK yang telah ditetapkan.

 

"Kami rapat dan konsultasi ke Kementrian Tenaga Kerja dan hasilnya tidak boleh lebih kecil dari UMK. Tidak ada rujukan hukumnya bila keinginan mereka itu ditetapkan," kata Ferry, Kamis (1/6).

 

Para pengusaha, ujar Ferry, mengajukan upah sektor di bawah UMM. Seperti Kota Bekasi dari UMK Rp3.601.650 mereka mengusulkan untuk upah minimum sektor provinsi sektor garmen menjadi Rp3.100.000, Kabupaten Purwakarta dari Rp3.169.549 menjadi Rp2.546.744, Kabupaten Bogor Rp3.204.551 menjadi Rp2.810.150, dan Kota Depok Rp3.297.489 menjadi Rp2.930.000.

 

Selain itu menurut Ferry, kalaupun ingin mengusulkan upah minimum sektor provinsi harusnya angka yang diusulkan satu saja. Tidak berbeda-beda seperti yang diajukan Apindo Jabar saat ini.

 

Ia pun mengkhawatirkan penetapan  tanpa pertimbangan dan berdasarkan hukum, akan muncul kecemburuan asosiasi pengusaha di daerah lain dan akan mengusulkan hal yang sama. Sehingga jika ini dibiarkan akan terjadi preseden yang burut.

 

Meski demikian, pihaknya bersama instansi terkait akan berkonsultasi kembali ke Kementerian Tenaga Kerja untuk membahas masalah ini. Sebab permasalahan ini harus melibatkan pemerintah pusat jika nantinya ada aturan atau pengecualian baru untuk Jabar, itu kewenangan pemerintah pusat.

 

"Posisinya tidak ada regulasi. Nanti Kamis atau Jumat dibahas di Jakarta. Kalau perlu dibahas juga di Apindo pusat," ucapnya.

 
		
More Latest News & Recent
Race against Target of Improvement of Indonesian Textile Industry
Kadin Strives for Strengthening Indonesian Market Access in the US
Sri Rejeki Isman Distributes Rp163.6 Billion Dividend
Selling of China's Apparel in Tanah Abang Market
Rayon Textile Industry Strengthens Independence
Latest Selling Leads
Printmate 2017-10-27
Label 2017-04-07
Canvas Fabric 2016-04-29
Women Underwear 2016-03-21
POST   |   MORE
Latest Buying Leads
Twill Pants 2017-04-07
All Finish Fabric 2016-03-21
Cotton Waste 2014-02-03
Cotton Waste 2014-02-03
POST   |   MORE
  EXPERT PERSPECTIVE
Anne Patricia Sutanto
Vice CEO
PT. Pan Brothers Tbk.
Application for a Willingness to Be Resource Person

 

Read more...
Advertisement
Advertisement
 
 | Home | About Us | Contact Us | Organization Link | Our Publication | Advertisement | Sitemap | Web Impression | CSR | Term & Condition  | 
Copyright © 2008, All rights reserved by CV. Gaindo Pratama Indonesia.