Advertisement Advertisement Advertisement
 
 
Lost Password?
The performance of the textile and garment industry in 2016: Exports fell 1.9% while domestic garment consumption rose 2.2%.


	
Product
Find millions of selling leads from around the world,now!
Featured Company
TIFICO FIBER INDONESIA PT (PT. TIFICO)
PAN ASIA, PT
SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES, PT (SULINDAFIN)
Pollyfin Canggih, PT

Data & Statistic
  U.S. Textile & Apparel Import November2016 in Billion U.S. Dollars
  U.S. Textile & Apparel Import April 2016 in Billion U.S. Dollars

Special Feature
  Texprocess presents ‘Digital Textile Micro Factory’ for the first time
Home


				
			
			
Government: Suggest Business Actors Use Textile Online System PDF Print E-mail
Written by Maizer   
Monday, 19 June 2017

This was stated by the Mayor of Bandung Ridwan Kamil when receiving an audition from the Association of Textile Industries (API) held today,  in Pendopo Dalem street Kaum Bandung.

 

Bandung city transformed into one of industrial commodities. Many textile business centers such as Pasar Baru, Tamim and Cigondewah have grown competitive business opportunities.

 

Therefore, the API as a unity that accommodate the textile entrepreneurs in the city of Bandung, felt the need to boost the growth of the business sector. It is like being caught by Chairman of API Ade Sudrajat.

 

"API wants to help Bandung textile entrepreneurs, especially those who want to get a Trade Business License (SIUP) and Company Registration Certificate (TDP)," said Ade.

 

SIUP and TDP are said to be one of the requirements to ride PKP. Therefore, nowadays many textile business people fulfill the criteria as Taxable Entrepreneurs (PKP).

 

Moreover, since the amnesty policy is being. Many textile companies in Indonesia are audited by the government. Therefore, the textile entrepreneurs are run.

 

It's just that his name, in some areas, the entrepreneurs are often the existence of obstacles when using the creation of the document, spatial in terms of spatial.

 

"One side we drive away, but they are bothered because of the spatial arrangement, trying to permit business but not the space for housing, the SIUP is difficult to get out," he said.

 

Therefore, Ade can be tried by requesting a solution from the City Government of Bandung in order to be fulfilled well that could ultimately have an impact on regional development.

 

"We have also consulted with other local governments, because in general, we have similar problems, in some areas, they eventually changed the RDTR Regulation," he said.

 

Responding to that, Ridwan explained in the city of Bandung to make licensing has been done in a systematic. Instead of changing RDTR, he offers a solution for SIUP purposes.

 

"I understand that the spatial dynamics of RTRW-RDTR has two functions: to maintain balance and predict the future. The city has a vision to have identity, so we remember it," Ridwan said.

 

He is accustomed to entrepreneurs to do with existing systems. In the city of Bandung, the licensing system has been done online. The control of SIUP and TDP is only 2-7 days.

 

"It is not difficult, as long as the requirements are complete," he said.

 

Ridwan hopes that entrepreneurs want to travel online. Periodically, the contents will monitor whether the spatial plan, also appeared in the city of Bandung.

 

"If this problem is present, we will find a solution to the activity and implementation of the regulation is not disturbed," he said.

 

 

Pemerintah: Sarankan Pelaku Bisnis Tekstil Manfaatkan Sistem Online

 

 

 

Hal tersebut, dikemukakan Wali Kota Bandung Ridwan Kamil saat menerima audensi dari Asosiasi Pertekstilan Industri (API) yang digelar hari ini, Selasa (13/6/2017) di Pendopo Jalan Dalem Kaum Kota Bandung.

 

Kota Bandung menjelma menjadi salah satu komoditi industri. Banyak pusat-pusat bisnis tekstil seperti di kawasan Pasar Baru, Tamim dan Cigondewah telah menumbuhkan peluang bisnis yang kompetitif.

 

Oleh sebab itu, API sebagai asosiasi yang mewadahi para pengusaha tekstil utamanya di Kota Bandung, merasa perlu mendorong pertumbuhan sektor bisnis tersebut. Hal ini seperti diuangkap Ketua Umum API Ade Sudrajat.

 

"API ingin membantu pengusaha tekstil Bandung, khususnya mereka yang ingin mendapat Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)," kata Ade.

 

SIUP dan TDP dituturkan dia merupakan salah satu syarat untuk mengajukan PKP. Karenanya, sekarang ini para pelaku bisnis tekstil sudah banyak yang memenuhi kriteria sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

 

Terlebih, sejak kebijakan amnesti pajak yang dilakukan pemerintah pusat. Banyak perusahaan tekstil di Indonesia yang diaudit pemerintah. Oleh karena itu, para pengusaha tekstil berupaya melaksanakan kewajiban pajak.

 

Hanya saja disebut dia, di beberapa daerah, para pengusaha kerap merasakan adanya hambatan ketika mengajukan pembuatan dokumen tersebut, terutama dalam urusan tata ruang.

 

"Satu sisi kita mendorong, tetapi mereka kesulitan karena tata ruang. Mengajukan izin usaha tapi tatat ruang untuk perumahan. Imbasnya SIUP sulit keluar," ucapnya.

 

Karenanya, Ade beserta jajaran memohon solusi dari Pemkot Bandung agar kebutuhan dokumen legalitas usaha bisa terpenuhi dengan baik yang pada akhirnya bisa berdampak pada pembangunan daerah.

 

"Kita sudah juga konsultasi dengan pemerintah daerah lain, karena pada umumnya, kita punya kesamaan masalah. Di beberapa daerah, pada akhirnya mereka mengubah Perda RDTR," ujar dia.

 

Menanggapi hal itu, Ridwan menjelaskan bahwa di Kota Bandung kemudahan membuat perizinan sudah dilakukan secara sistematis. Alih-alih mengubah RDTR, dia menawarkan solusi lain guna mempermudah SIUP.

 

"Saya memahami betul dinamika tata ruang. RTRW-RDTR itu punya dua fungsi yaitu mempertahankan keseimbangan dan memprediksi masa depan. Kota ini punya visi agar punya jati diri. Maka kita prioritaskan visi itu," kata Ridwan.

 

Dia menyarankan agar para pengusaha melakukan penyesuaian dengan sistem yang telah ada. Di Kota Bandung, sistem perizinan sudah dilakukan secara online. Penertiban SIUP dan TDP hanya 2-7 hari saja.

 

"Tidak sulit, asal persyaratannya lengkap," ucapnya.

 

Ridwan berharap agar para pengusaha mau menempuh jalur online. Secara berkala, pihaknya akan memonitor apakah permasalahan tata ruang itu, juga muncul di Kota Bandung.

 

"Jika masalah ini hadir, kita akan mencarikan solusi agar aktivitas bisnis dan pelaksanaan regulasi tidak terganggu," ujar dia.

 
		
More Latest News & Recent
'Made in China' Made Many Clothes Made in North Korea
Manufacturing Exports July 2017 Up 20%
The Government Ensures No More Distinguish the Consumption and Industry Salt
Textile Businessman Asks Government to Expand FTA
Indonesia and Singapore Strengthen Diplomacy Through Fashion
Latest Selling Leads
Label 2017-04-07
Canvas Fabric 2016-04-29
Women Underwear 2016-03-21
New Born Apparel 2016-03-18
POST   |   MORE
Latest Buying Leads
Twill Pants 2017-04-07
All Finish Fabric 2016-03-21
Cotton Waste 2014-02-03
Cotton Waste 2014-02-03
POST   |   MORE
  EXPERT PERSPECTIVE
Anne Patricia Sutanto
Vice CEO
PT. Pan Brothers Tbk.
Application for a Willingness to Be Resource Person

 

Read more...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 | Home | About Us | Contact Us | Organization Link | Our Publication | Advertisement | Sitemap | Web Impression | CSR | Term & Condition  | 
Copyright © 2008, All rights reserved by CV. Gaindo Pratama Indonesia.