Advertisement Advertisement Advertisement
 
 
Lost Password?
APSyFI: The national textile industry is headed for a trade deficit, 2018 exports grow 1% and imports grow 14% (yoy).--IKATSI: The growth of the national textile industry is still hampered by floods of imports, Indonesia needs a clothing security law.


	
Product
Find millions of selling leads from around the world,now!
Featured Company
TIFICO FIBER INDONESIA PT (PT. TIFICO)
PAN ASIA, PT
SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES, PT (SULINDAFIN)
Pollyfin Canggih, PT
PT. TESTEX TESTING AND CERTIFICATION

Data & Statistic
  INDONESIA' EXPORTS / IMPORTS OF TEXTILE COMMODITIES
  Indonesia Manufacturing Export Import Data

Special Feature
  Texprocess presents ‘Digital Textile Micro Factory’ for the first time
Home arrow Latest News arrow Textile Entrepreneur Complain Regulation of PKP


				
			
			
Textile Entrepreneur Complain Regulation of PKP PDF Print E-mail
Written by Maizer   
Friday, 30 June 2017

The Indonesian Textile Association complained about the government's policy on taxable businessmen (PKP) because of the sense of contributing to the decline of textile sales in the domestic market. Ade Sudrajat, Chairman of the Indonesian Textile Association (API), said that domestic demand for textiles is still sluggish in Lebaran last year.

 

 

He added a holiday allowance and not to boost sales. Lebaran moment this year is claimed as the last 30 years in terms of sales.

 

"There is a problem of tax material that is not smooth on Lebaran this year.Director General of Taxes through its policy does not allow the factory to send its products to non-Taxable Enterpreneurs (PKP) shop," said Ade.

 

This prohibition becomes a problem. This is suspected because the retail in Indonesia in small and large scale does not have the permission of PKP.

 

"The 70% retailers in Tanah Abang, Jakarta do not have PKP license, which disturbs the distribution process during Lebaran moment," he said.

 

The process of early release in Lebaran last. "Most of the factories in Bandung and some in Java that have long been interested in their products are down 15 days before Idul Fitri Lebaran, then the factory will usually close the production line of H-5 Eid," he said.

 

Ade said retailers are ready to immediately make PKP licenses, but many still are processed that are not yet eligible and complicated by their respective regional regulations. It takes a long time for traders like those in Tanah Abang to take care of it, then this PFM policy should be reviewed and applied when most retailers are ready.

 

"The mindset of the Director General of Taxation is not clear what we want, our sales in 2017 will be battered because of this," he said.

 

Pengusaha Tekstil Keluhkan Regulasi PKP

 

Asosiasi Pertekstilan Indonesia mengeluhkan kebijakan pemerintah mengenai pengusaha kena pajak (PKP) karena dinilai ikut andil terhadap penurunan penjualan tekstil di pasar domestik. Ade Sudrajat, Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mengatakan bahwa permintaan pasar domestik terhadap tekstil masih landai pada Lebaran lalu.

 

Dia menambahkan bahwa tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 tidak membantu mendongkrak penjualan. Momen Lebaran tahun ini diklaim sebagai yang terburuk dalam 30 tahun terakhir dari segi penjualan.

 

"Ada masalah mekanisme perpajakan yang membuat arus barang tidak lancar pada Lebaran tahun ini. Dirjen Pajak melalui kebijakannya tidak memperbolehkan pabrik untuk mengirim produknya kepada toko non-Pengusaha Kena Pajak (PKP)," kata Ade.

 

Pelarangan tersebut membuat proses distribusi pelaku bisnis ke pasar domestik menjadi terganggu. Hal ini ditenggarai karena kebanyakan retail di Indonesia dalam skala kecil maupun besar belum mempunyai izin PKP.

 

"70% retailer di Tanah Abang, Jakarta belum memiliki izin PKP. Hal ini yang menggangu proses distribusi pada momen Lebaran kini," ujarnya.

 

Terganggunya proses distribusi ini yang membuat beberapa pabrik menghentikan atau memperkecil produksinya lebih awal pada Lebaran lalu. "Sebagian besar pabrik di Bandung dan beberapa di Pulau Jawa yang berorientasi pasar domestik sudah mengurangi bahkan menghentikan sementara produksinya terhitung 15 hari sebelum Lebaran. Padahal pada Lebaran yang lalu-lalu pabrik biasanya akan menutup line produksi H-5 Idul Fitri," ungkapnya.

 

Ade mengatakan retailer sudah didorong untuk segera membuat izin PKP, namun masih banyak di antaranya yang belum memenuhi syarat serta dipersulit oleh peraturan daerahnya masing-masing. Dia menambahkan perlu waktu untuk para pedagang seperti yang ada di Tanah Abang untuk mengurus izin tersebut, maka kebijakan PKP ini seharusnya ditinjau ulang dan diterapkan ketika sebagian besar retailer sudah siap.

 

"Pola pikir dari Dirjen Pajak itu tidak jelas maunya apa. Penjualan kita pada 2017 akan babak belur karena ini," katanya.

 
		
More Latest News & Recent
Difficulties in Textile Raw Materials
Government Strategy to Increase Textile Industry Production
Clothing Sales in Ramadan Increase 20% But Majority from China
The Textile Industry in Ramadhan This Tends Decline 40%
The Textile Association Feel the Impact of China-American Trade War
Latest Selling Leads
kain twill kembang 2019-03-26
Printmate 2017-10-27
Label 2017-04-07
Canvas Fabric 2016-04-29
POST   |   MORE
Latest Buying Leads
kain katun jepang 2019-03-26
Cari Kain 2019-03-26
Twill Pants 2017-04-07
All Finish Fabric 2016-03-21
POST   |   MORE
  EXPERT PERSPECTIVE
Export Perspective of Textiles Industry
Suharno
IKATSI Chairman
Export Perspective of Textiles Industry
Read more...
Advertisement
Advertisement
Advertisement
 
 | Home | About Us | Contact Us | Organization Link | Our Publication | Advertisement | Sitemap | CSR | Term & Condition  | 
Copyright © 2008, All rights reserved by CV. Gaindo Pratama Indonesia.