Advertisement Advertisement Advertisement
 
 
Lost Password?
The performance of the textile and garment industry in 2016: Exports fell 1.9% while domestic garment consumption rose 2.2%.


	
Product
Find millions of selling leads from around the world,now!
Featured Company
TIFICO FIBER INDONESIA PT (PT. TIFICO)
PAN ASIA, PT
SUSILIA INDAH SYNTHETIC FIBERS INDUSTRIES, PT (SULINDAFIN)
Pollyfin Canggih, PT

Data & Statistic
  Indonesia Manufacturing Export Import Data
  Performance of Indonesian Textile Industry and Textile Products ( Kinerja Tekstil Indonesia ) 2017

Special Feature
  Texprocess presents ‘Digital Textile Micro Factory’ for the first time
Home


				
			
			
Businessman request for a salary standard for labor-intensive industries PDF Print E-mail
Written by Maizer   
Friday, 26 October 2018

The Ministry of Manpower set the 2019 UMP up 8.03%. This UMP increase has an impact on labor-intensive industries such as in West Java.

 

The magnitude of  increase in UMP of 8.03% was made by considering two factors. First, national inflation of 2.88%. Second, national economic growth reached 5.15%.

 

Chairman of the Indonesian Textile Association (API) Ade Sudrajat explained that the wage increase had an impact on the Textile and Textile Products (TPT) industry in West Java area. Especially in Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta and Depok.

 

"This is because the Regency / City Minimum Wage (UMK) of the area is already high. So that the factory production in the area there is not competitive with other regions such as Central Java," Ade said, Tuesday (10/30/2018).

 

Ade gave an example, currently there are only eight manufacturers of textile industry in Karawang. Far down compared to the last few years which reached 22 manufacturers. Some employers chose to relocate their factories to the Central Java region which had lower UMPs and MSEs. So that the margin obtained is better.

 

"This is because there are many leaders in the regions who are promising to increase MSEs. Once the increase is a problem for the industry," he said.

 

At present the government sets an increase in UMP based on Government Regulation (PP) Number 78/2015. However, Ade hopes there will be a Presidential Regulation that regulates the labor intensive MSE problems. According to him, there needs to be a special wage standard for industries that absorb labor.

 

"Because if it doesn't, it will cause inequality in each region. How can the national industry progress if it is not competitive among provinces," he said.

 

Next year Ade predicts  opportunity for growth of textile industry can be provided that it is supported by the government. Such as incentives for entrepreneurs to take part in international exhibitions, sign cooperation agreements with European Union countries and Australia.

 

Note that in 2018, the Ministry of Industry sets textile industry export at US $ 13.5 billion and absorbs a workforce of 2.95 million people. In 2019, exports are expected to reach US $ 15 billion and absorb as many as 3.11 million workers.

 

The Executive Director of the Indonesian Footwear Association (Aprisindo) Firman Bakrie said his party actually agreed with the increase in the UMP. It's just that from the local government side consistency is needed to follow the wage increase reference based on the PP 78/2015.

 

"Do not get close to the election to be a political issue. We do not want to have a different interpretation between the central government and the regional question about the UMP," said Firman

 

Firman added that the government needs to observe and pay attention to the development of the footwear industry. Because, currently  concentration of investment is only in Central Java. So that other regions such as Banten, which had previously been the center of the footwear industry, were neglected.

 

"UMP in Central Java is indeed more competitive than other regions. But labor in other areas also needs attention," he added.

 

Firman assessed that exports this year could increase by 5% to US $ 5.1 billion. With the current workforce of around 800 thousand people, Firman believes that next year exports can increase again.

 

According to him, the government needs to strengthen bilateral cooperation agreements with other countries. Especially in cooperation with the United States and countries in Europe which are the main bases of export countries. Moreover, many competing countries have entered into free trade agreement (FTA) agreements.

 

 

Pengusaha minta ada standar Gaji bagi industri padat karya

 

Kementerian Tenaga Kerja menetapkan UMP 2019 naik 8,03%. Kenaikan UMP ini berdampak bagi industri padat karya seperti di Jawa Barat.

 

Besaran kenaikan UMP sebesar 8,03% tersebut dibuat dengan mempertimbangkan dua faktor. Pertama, inflasi nasional yang sebesar 2,88%. Kedua, pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,15%.

 

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat menjelaskan kenaikan upah tersebut berdampak bagi industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) di area Jawa Barat. Khususnya di Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta dan Depok.

 

"Hal ini karena Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) daerah tersebut sudah tinggi. Sehingga hasil produksi pabrik di daerah sana sudah tidak berdaya saing dengan daerah lain seperti Jawa Tengah," kata Ade, Selasa (30/10/2018).

 

Ade mencontohkan, saat ini industri TPT di Karawang tinggal delapan pabrikan. Jauh turun dibanding beberapa tahun belakangan yang mencapai 22 pabrikan. Beberapa pengusaha memilih untuk merelokasi pabriknya ke daerah Jawa Tengah yang memiliki UMP dan UMK yang lebih rendah. Sehingga marjin yang diperoleh lebih baik.

 

"Ini karena banyak pemimpin di daerah yang menjanjikan kenaikan UMK. Sekalinya naik jadi masalah bagi industri," katanya.

 

Saat ini pemerintah menetapkan kenaikan UMP berdasarkan dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015. Namun Ade berharap ada Perpres yang mengatur soal UMK industri padat karya. Menurutnya perlu ada standar upah khusus bagi industri yang banyak menyerap tenaga kerja.

 

"Karena kalau tanpa itu menimbulkan ketimpangan di tiap daerah. Bagaimana industri nasional bisa maju bila di antar provinsi saja tidak berdaya saing," katanya.

 

Tahun depan Ade memprediksi peluang pertumbuhan industri TPT bisa asalkan disokong oleh pemerintah. Seperti bantuan insentif pengusaha untuk mengikuti pameran internasional, meneken perjanjian kerjasama dengan negara Uni Eropa dan Australia.

 

Catatan saja pada tahun 2018, Kemenperin mematok ekspor industri TPT sebesar US$ 13,5 miliar dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,95 juta orang. Tahun 2019, ekspornya diharapkan bisa mencapai US$ 15 miliar dan menyerap sebanyak 3,11 juta tenaga kerja.

 

Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie mengatakan, pihaknya sejatinya setuju dengan kenaikan UMP tersebut. Hanya saja dari sisi pemerintah daerah diperlukan konsistensi untuk mengikuti acuan kenaikan upah berdasarkan PP 78/2015 tersebut.

 

"Jangan sampai mendekati Pemilu jadi isu politik. Kami tidak mau ada penafsiran berbeda antara pemerintah pusat dan daerah soal UMP ini," kata Firman, Selasa (30/10/2018).

 

Firman menambahkan pemerintah perlu mencermati dan memperhatikan perkembangan industri alas kaki. Sebab, saat ini konsentrasi investasi hanya di Jawa Tengah. Sehingga daerah lain seperti Banten yang sebelumnya menjadi pusat industri alas kaki menjadi terbengkalai.

 

"UMP di Jateng memang lebih kompetitif dibandingkan daerah lain. Tapi tenaga kerja di daerah lain juga perlu diperhatikan," tambah dia.

 

Firman menilai ekspor pada tahun ini bisa meningkat 5% menjadi US$ 5,1 miliar. Dengan jumlah tenaga kerja saat ini sekitar 800 ribu orang, Firman percaya tahun depan ekspor bisa meningkat lagi.

 

Menurutnya pemerintah perlu memperkuat perjanjian kerjasama bilateral dengan negara lain. Khususnya menjalin kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara di Eropa yang merupakan basis utama negara ekspor. Apalagi banyak negara pesaing yang sudah melakukan perjanjian free trade agreeement (FTA).

 
		
More Latest News & Recent
Increase in 2019 UMP Becomes Industry Threat
The Textile Industry and Its Products Still Need More Human Resources
The Ministry of Industry strengthens Human Resources (HR) of the textile and textile products (TPT)
Increase TPT Exports and Footwear
Apindo Gresik Sets 2019 MSE of Rp. 3,083,000
Latest Selling Leads
Printmate 2017-10-27
Label 2017-04-07
Canvas Fabric 2016-04-29
Women Underwear 2016-03-21
POST   |   MORE
Latest Buying Leads
Twill Pants 2017-04-07
All Finish Fabric 2016-03-21
Cotton Waste 2014-02-03
Cotton Waste 2014-02-03
POST   |   MORE
  EXPERT PERSPECTIVE
Anne Patricia Sutanto
Vice CEO
PT. Pan Brothers Tbk.
Application for a Willingness to Be Resource Person

 

Read more...
Advertisement
Advertisement
 
 | Home | About Us | Contact Us | Organization Link | Our Publication | Advertisement | Sitemap | Web Impression | CSR | Term & Condition  | 
Copyright © 2008, All rights reserved by CV. Gaindo Pratama Indonesia.