Sealing CV Sandangsari Due to No WWTP
Written by Maizer   
Thursday, 08 February 2018

The Indonesian Textile Association believes that sealing CV Sendangsari in West Java is a result of environmental disobedience. Chairman of the Indonesian Textile Association (API) Ade Sudrajat said the impact of the closure will affect the production and business continuity. It's a step that needs to be taken because.

 

"Closing is a consequence of lawlessness, it also provides lessons for all business players in the field of textile and dyeing to meet the provisions of the law," said Ade

 

He said the current environmental regulations make room for the industry to improve. This can be seen from government actions that do not directly close the company that violates, but first encourage and reprimand for the manufacturer to then improve themselves.

 

"Now entrepreneurs are given leeway ranging from peringan to wastewater treatment of IPAL [wastewater treatment plant] is good and true and then full again.

 

"Whatever it produces if it destroys the environment, do not have fun over suffering," he said.

 

Meanwhile, related to production, Ade said the current performance of stagnant cage textile industry. The fierce competition from Vietnam makes the domestic industry tends to maintain its traditional market. Even so it can continue at least a minimum of 5% throughout 2018 from domestic demand growth as well as deepening of export market.

 

Earlier, last week, the Ministry of Environment and Forestry (KLHK) sealed a textile factory, CV Sandangsari in Bandung. Closing due to company does not have WWTP.

 

Penyegelan CV Sandangsari Karena Tidak Memiliki IPAL

 

Asosiasi Pertekstilan Indonesia menilai penyegelan CV Sendangsari di Jawa Barat merupakan sebuah konsekuensi akibat ketidakpatuhan akan lingkungan.

 

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan dampak penutupan tentu akan mempengaruhi produksi dan kepangsunhan bisnis. Tetapi ini langkah yang perlu diambil karena pabrikan melanggar aturan.

 

"Penutupan merupakan konsekuensi perlanggaran hukum, ini sekaligus memberi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha bidang tekstil dan pencelupan untuk memenuhi ketentuan undang-undang," kata Ade

 

Dia mengatakan, aturan lingkungan yang berlaku saat ini cukup memberi ruang bagi industri untuk memperbaiki diri. Ini terlihat dari langkah pemerintah yang tidak langsung menutup perusahaan yang melanggar, tetapi terlebih dahulu memberi peringatan dan teguran bagi pabrikan untuk kemudian memperbaiki diri.

 

"Sekarang pengusaha diberi kelonggaran mulai dari peringan sampai panduaan IPAL [instalasi pengolahan air limbah] yang baik dan benar dan kemudian diizinkan beroperasi kembali.

 

"Apalah artinya produksi kalau merusak lingkungan, Jangan bersenang-senang di atas penderitaan," katanya.

 

Sementara itu, terkait produksi, Ade mengatakan saat ini kinerja industri tekstil cenderung stagnan. Persaingan yang ketat terutama dari Vietnam membuat industri dalam negeri cenderung mempertahankan pasar tradisionalnya. Meski begitu pihaknya berharap dapat tumbuh minimal 5% sepanjang 2018 dari pertumbuhan permintaan dalam negeri maupun pendalaman pasar ekspor.

 

Sebelumnya, pada pekan lalu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) melakukan penyegelan pabrik tekstil, CV Sandangsari di Bandung. Penutupan dikarenakan perusahaan tidak memiliki IPAL.

 

 
		
More Latest News & Recent
Sritex Secures Deal to Make Military Uniforms for United Arab Emirates
Increasing Demand, Pan Brothers Apply Strategies to Increase Production
The Indonesian Navy Thwarted Illegal Textile Smuggling in Dumai
India Adds 20 Percent Import Tariffs for Chinese Textile Products
Minister of Trade Opens Opportunities for Cotton Imports