Apindo Gresik Sets 2019 MSE of Rp. 3,083,000
Written by Maizer   
Thursday, 01 November 2018

Facing the demands of increasing district / city minimum wages (MSEs) as well as sectoral district / city (UMSK) minimum wages 2019, which are not in accordance with Government Regulation (PP) 78 of 2015. The Indonesian Entrepreneurs Association (Apindo) Gresik East Java, expressly reject .

 

Ichwansyah, a member of Apindo Gresik, stated that increase in UMK or UMSK must refer to the regulation PP 78 of 2015. That, the wage increase must be adjusted to the inflation rate.

 

"Referring to the PP regulation, we have set the 2019 MSE for Gresik Regency at Rp. 3.83 million. However, this was rejected by the workers and they (laborers) for a survey of decent living needs (KHL). In fact, if the survey is conducted as a comparison, the UMK can be lower, "he said.

 

Ichwansyah added, as long as the meeting at Apindo wage council is based on inflation of 7.78 percent. But it does not yet know that workers want what concept. "Apindo in the UMK mapping also refers to BPS data, because it is in accordance with regulations. However, if forced to carry out the KHL survey, it would make disparity between the MSE regions high and the MSE area low, "he said.

 

"In the Lamongan UMK, Rp 1.7 million, if the laborers continue to force their will to demand an increase that we have set, worrying that it will cause disparities to increase," he said.

 

"In essence, Apindo Gresik objected to  increase in wages and continued to refer to inflation. Even if we are still demanded to go up, we can just do it as long as  rules are changed first. At present,  position of a number of companies are many who refuse to increase wages, because they are unable to pay wages that are very burdensome for businesses, "he said firmly.

 

However, continued Ichwansyah, companies that are members of Apindo Gresik remain committed to doing their best. However, if it's very heavy. The next step is to relocate in another area where the UMK value is not high.

 

Based on the records of Apindo Gresik, there are currently 1385 companies that are members. Of that number, those who are prone to not paying wages are labor-intensive companies. Especially, companies engaged in  textile, footwear and wood sectors. Of these, 400 of them are large companies. Out of that, small and medium enterprises, "he said

 

 

Apindo Gresik Tetapkan UMK 2019 Sebesar Rp 3.083000

 

 

Menhadapi tuntutan kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK) maupun upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) 2019, yang tidak sesuai dengan regulasi Peraturan Pemerintah (PP) 78 tahun 2015. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Gresik Jawa Timur, dengan tegas menolak.

 

Ichwansyah salah seorang anggota Apindo Gresik, menyatakan kenaikan UMK atau UMSK harus mengacu pada regulasi PP 78 tahun 2015. Bahwa, kenaikan upah itu harus disesuaikan dengan laju inflasi.

 

“Mengacu pada regulasi PP itu, kami telah menetapkan UMK 2019 Kabupaten Gresik sebesar Rp 3,83 juta. Namun, hal itu ditolak oleh buruh dan mereka (buruh ,red) untuk diadakan survei kebutuhan hidup layak (KHL). Padahal, jika survei dilakukan sebagai pembanding maka UMK bisa lebih rendah,” ujarnya .

 

Di tambahkan Ichwansyah, sepanjang rapat di dewan pengupahan Apindo berpatokan pada inflasi sebesar 7,78 persen. Tetapi pihaknya belum mengetahui buruh menginginkan konsep apa. “Apindo dalam petepan UMK juga mengacu pada data BPS, sebab sudah sesuai regulasi. Tetapi, jika dipaksakan untuk melakukan survei KHL akan membuat disparitas antara daerah yang UMK nya tinggi dengan daerah UMK nya rendah,” tuturnya.

 

“Di Lamongan UMK nya sebesar Rp 1,7 juta kalau buruh terus memaksakan kehendaknya menuntut kenaikan yang telah kami tetapkan, kuatirnya bakal menyebabkan disparitas semakin tinggi,” ungkapnya.

 

“Intinya Apindo Gresik keberatan dengan kenaikan upah dan tetap mengacu pada inflasi. Kalaupun tetap dituntut naik, kami bisa saja melakukan asal aturannya diganti dulu. Saat ini, posisi sejumlah perusahaan banyak yang menolak kenaikan upah, karena tidak mampu membayar upah yang sangat memberatkan bagi pelaku usaha,” tegasnya.

 

Meski demikian, lanjut Ichwansyah perusahaan yang tergabung di dalam Apindo Gresik tetap berkomitmen melakukan yang terbaik. Namun, kalau sudah sangat berat. Langkah selanjutnya adalah merelokasi di daerah lain yang nilai UMK-nya tidak tinggi.

 

Berdasarkan catatan Apindo Gresik, saat ini ada 1385 perusahaan yang masuk menjadi anggotanya. Dari jumlah itu, yang rawan tidak bisa membayar upah adalah perusahaan padat karya. Terutama, perusahaan yang bergerak di sektor tekstil, sepatu, dan kayu. Dari jumlah itu, 400 perusahaan diantaranya merupakan perusahaan besar. Sisanya, perusahaan kecil menengah,” tandasnya

 

 
		
More Latest News & Recent
Increase in 2019 UMP Becomes Industry Threat
The Textile Industry and Its Products Still Need More Human Resources
The Ministry of Industry strengthens Human Resources (HR) of the textile and textile products (TPT)
Increase TPT Exports and Footwear
Indonesian Economic Growth Predicted 4.9 Percent in 2019