Textiles Need Import Control
Written by editor   
Thursday, 06 December 2018

President Jokowi's order to tackle the trade deficit was not followed up by serious efforts from his ranks. Secretary General of the Indonesian Association of Fiber and Yarn Filament Producers (APSyFI), Redma Gita Wirawasta assessed that there was no policy from the relevant Ministry that significantly addressed the problem.

Data from the Indonesian Ministry of Trade (Ministry of Trade) January-October 2018 recorded a trade deficit of USD 5.5 billion. China and Singapore are the main partners which recorded a deficit of USD 12.5 billion and USD 6.6 billion respectively, while eroding the trade surplus with the United States, Japan and European Union countries. Redma explained that trade war resulted in limited export options at this time, especially the incentives for the industry were very minimal, so that the import side must be played. "Instead of incentives to increase the competitiveness of domestic industries, it is precisely the traders who enjoy incentives," explained Redma. "The Bonded Logistics Center (PLB), which is supported by several Minister of Trade Regulations, is a real example that encourages high imports," he said. Redma explained that the government already has Bonded Zones and Export Destination Import Facility (KITE) facilities as support to encourage exports for industries that require imported raw materials. "So the PLB is an over dosage incentive, so those who enjoy it are traders importers to flood the domestic market with imported goods, not exporters who have been using KB or KITE facilities," Redma said. Trade Remedies Trade Remedies are one way to control imports that are legally permitted by the WTO. But according to Redma, in the past 2 years, many cases that have been recommended by the Indonesian Anti-Dumping Committee (KADI) and the Indonesian Trade Safety Committee (KPPI) have been impasse. Even though President Jokowi in the first economic package policy has instructed the imposition of trade remedies as an import control instrument. In the case of PET Bottle, where KADI and the National Interest Team have recommended the imposition of Anti Dumping Import Duty since 3 months ago, until now it has not been able to be implemented only because of lobbying one company with an interest in importing PET. "The government's attitude that allows the practice of dumping imported goods on the one hand depresses the performance of domestic producers so that it continues to lose and cannot develop, on the other hand it also pushes the trade balance to continue the deficit," said Redma. Even in the textile sector, the government continues to be doubted by associations that favor the importers with various pretexts, even though the association should protect domestic producers from unfair trade practices. APSyFI called on the government to insist on this unfair trader, so that trade policy became the main actor in pushing the trade balance back to positive. "Do not trade policies become the cause of the trade deficit," he concluded. Upaya Pengendalian Impor Masuk Angin Perintah Presiden Jokowi untuk menanggulangi defisit perdagangan tidak ditindaklanjuti upaya serius dari jajarannya. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI), Redma Gita Wirawasta menilai tidak ada kebijakan dari Kementerian terkait yang secara signifikan mengatasi permasalahan tersebut. Data Kementerian Perdagangan RI (Kemendag) Januari-Oktober 2018 mencatat defisi perdagangan sebesar USD 5,5 milyar. China dan Singapura merupakan mitra utama yang mencatat defisit masing-masing USD 12,5 milyar dan USD 6,6 milyar, sekaligus menggerus surplus pedagangan dengan Amerika Serikat, Jepang dan negara-negara Uni Eropa. Redma menjelaskan bahwa perang dagang mengakibatkan opsi peningkatkan ekspor saat ini sangat terbatas, terlebih insentif bagi industri sangat minim, hingga sisi impor yang harus dimainkan. “Alih-alih insentif untuk meningkatkan dayasaing industri dalam negeri, justru importir pedagang yang banyak menikmati insentif” terang Redma. “Pusat Logistik Berikat (PLB) yang didukung oleh beberapa Peraturan Menteri Perdagangan adalah contoh nyata yang mendorong tingginya impor” tegasnya. Redma menerangkan bahwa pemerintah sudah mempunyai Kawasan Berikat dan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) sebagai dukungan untuk mendorong ekspor bagi industri yang memerlukan bahan baku impor. “Jadi PLB merupakan insentif over dosis, sehingga yang menikmatinya adalah importir pedagang untuk membanjiri pasar dalam negeri dengan barang impor, bukan eksportir yang memang selama ini sudah menggunakan fasilitas KB atau KITE” ungkap Redma. Trade Remedies Trade Remedies adalah salah satu cara untuk mengendalikan impor yang secara legal diijinkan WTO. Namun menurut Redma, justru dalam 2 tahun terakhir ini banyak kasus yang telah direkomendasikan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) maupun Komite Pengaman Perdagangan Indonesia (KPPI) untuk dikenakan tambahan bea masuk justru mengalami kebuntuan. Padahal Presiden Jokowi dalam kebijakan paket ekonomi yang pertama telah mengintruksikan pengenaan trade remedies sebagai instrument pengendalian impor. Dalam kasus PET Bottle, dimana KADI dan Tim Kepentingan Nasional telah merekomendasikan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping sejak 3 bulan yang lalu, hingga saat ini belum bisa diimplementasikan hanya karena lobi satu perusahaan yang berkepentingan terhadap impor PET. “Sikap pemerintah yang membiarkan praktik dumping barang impor ini disatu sisi menekan kinerja produsen dalam negeri sehingga terus merugi dan tidak bisa berkembang, disisi lain juga mendorong neraca perdagangan terus defisit” ungkap Redma. Bahkan disektor tekstil pemerintah terus dibuat ragu oleh asosiasi yang berpihak kepada importir dengan berbagai macam dalih, padahal seharusnya asosiasi melindungi produsen dalam negeri dari praktik perdagangan unfair. APSyFI meminta pemerintah untuk menidak tegas pelaku perdagangan unfair ini, sehingga kebijakan perdagangan menjadi pemeran utama dalam mendorong neraca perdagangan kembali postif. “janganlah kebijakan perdagangan menjadi penyebab defisit perdagangan” pungkasnya.
 
		
More Latest News & Recent
Muslim Fashion Products Still Imported
Minimum Work Wage Increases, A Number of Companies in Bekasi Prepare to Leave
IKATSI CONGRESS 2019
Indonesian textile factory buys the 6th BRÜCKNER stenter
Textile Entrepreneurs Target Transactions of US $ 10 Million at 2018 Harbolnas