Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap revitalisasi industri tekstil nasional dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali sektor manufaktur Indonesia. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari kalangan akademisi karena dinilai sejalan dengan kebutuhan meningkatkan daya saing industri, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat kapasitas produksi nasional.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencermati rencana pemerintah memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk wacana pembentukan atau penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tersebut.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Kemaslahatan dengan memberikan dukungan kepada 50 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kriya tekstil di Kota Malang, Jawa Timur.
Pemerintah tengah menyiapkan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) bagi industri tekstil yang menggunakan jasa tenaga kerja alih daya atau outsourcing. Kebijakan tersebut dibahas sebagai bagian dari upaya pemerintah memberikan perlakuan khusus kepada sektor tekstil yang menghadapi pola produksi dan permintaan yang bersifat musiman.
Asosiasi Garment dan Tekstil Indonesia (AGTI) mendorong Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengambil peran sebagai agregator dalam rencana pemerintah membangun kawasan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) yang terintegrasi dari hulu hingga hilir.
Page 1 of 113
