Paket insentif fiskal yang disiapkan pemerintah untuk mendorong pemulihan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dinilai belum cukup untuk mengembalikan daya saing sektor tersebut. Kebijakan seperti tax holiday dan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa outsourcing dinilai lebih berperan sebagai pendukung, sementara persoalan struktural industri masih perlu dibenahi.
KAHMI Tekstil mendorong pemerintah menjadikan kebijakan insentif fiskal bagi industri tekstil sebagai bagian dari strategi reindustrialisasi nasional. Dukungan tersebut disampaikan seiring langkah pemerintah menyiapkan sejumlah insentif, mulai dari pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) jasa outsourcing, tax holiday, hingga tax allowance.
Perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap revitalisasi industri tekstil nasional dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat kembali sektor manufaktur Indonesia. Langkah tersebut mendapat apresiasi dari kalangan akademisi karena dinilai sejalan dengan kebutuhan meningkatkan daya saing industri, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat kapasitas produksi nasional.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mencermati rencana pemerintah memperkuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT), termasuk wacana pembentukan atau penguatan peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor tersebut.
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terus memperluas pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui Program Kemaslahatan dengan memberikan dukungan kepada 50 pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kriya tekstil di Kota Malang, Jawa Timur.
Page 1 of 113
