Rencana pemerintah menggelontorkan investasi hingga Rp 100 triliun untuk membentuk BUMN tekstil memicu perdebatan luas di kalangan pelaku usaha. Alih-alih menjadi solusi, kebijakan ini dikhawatirkan justru berpotensi memukul industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional yang saat ini tengah tertekan.

Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) Indonesia kini menaruh harapan besar pada hasil pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Agenda diplomasi tersebut dinilai krusial karena menyangkut peluang penurunan tarif resiprokal yang selama ini membebani daya saing produk nasional di pasar Amerika Serikat.

Pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi momentum penting bagi industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional. Pelaku usaha berharap diplomasi tingkat tinggi tersebut mampu menghasilkan keringanan tarif ekspor ke pasar Amerika Serikat, yang selama ini menjadi salah satu tujuan utama produk tekstil Indonesia.

Dalam satu dekade terakhir, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) Indonesia berada dalam tekanan yang tidak ringan. Sektor yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung industri padat karya justru mengalami stagnasi ekspor sejak pertengahan 2010-an. Ketika negara pesaing melesat, Indonesia cenderung berjalan di tempat. Kondisi ini bukan semata-mata dipengaruhi perlambatan ekonomi global, melainkan mencerminkan persoalan struktural yang belum ditangani secara konsisten.

Manajemen PT Asia Pacific Fiber (APF) Kaliwungu, Kabupaten Kendal, mengajukan restrukturisasi kepada pemerintah sebagai langkah strategis untuk mengatasi tekanan finansial yang tengah dihadapi perusahaan. Upaya tersebut ditempuh demi menjaga keberlangsungan operasional sekaligus menyelamatkan sekitar 850 pekerja yang menggantungkan hidupnya pada industri tekstil tersebut.