Pelaku industri tekstil nasional mendesak Presiden Prabowo Subianto menghentikan kebijakan relaksasi impor yang dinilai semakin menekan produsen dalam negeri. Kebijakan pelonggaran impor, baik untuk bahan baku maupun produk pakaian jadi, disebut belum mampu memulihkan kinerja industri, sementara penutupan pabrik dan pemutusan hubungan kerja (PHK) masih terus terjadi.

Industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional masih berada dalam tekanan. Di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan sektor manufaktur, gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penghentian operasional pabrik terus membayangi industri yang selama ini dikenal sebagai salah satu penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia.

Rencana penerapan Dana Cadangan Pesangon (DCP) yang mewajibkan perusahaan menyisihkan dana untuk memenuhi hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapat perhatian dari pelaku industri tekstil dan garmen. Asosiasi Garmen dan Tekstil Indonesia (AGTI) menilai kebijakan tersebut perlu dikaji secara matang agar tidak menambah tekanan terhadap industri yang saat ini menghadapi persaingan ketat.

Pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) mendesak Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas untuk menghentikan derasnya arus barang impor, baik legal maupun ilegal, yang dinilai semakin menekan keberlangsungan industri dalam negeri. Mereka menilai kebijakan relaksasi impor telah memperburuk persaingan usaha, terutama bagi industri kecil dan menengah (IKM) yang kesulitan bersaing dengan produk impor berharga sangat murah.