Ancaman gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) kembali mencuat di sektor industri padat karya. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, memperingatkan bahwa dalam tiga bulan ke depan, sektor tekstil dan plastik berpotensi mengalami tekanan besar yang berujung pada pengurangan tenaga kerja.
Pemerintah mempercepat langkah penguatan pengawasan impor seiring diberlakukannya kewajiban sertifikasi halal pada sektor tekstil mulai 17 Oktober 2026. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada celah bagi produk yang lolos uji kesehatan namun belum memenuhi standar halal masuk ke pasar domestik.
Perkembangan tren fesyen yang semakin cepat telah mengubah cara pandang masyarakat terhadap pakaian. Kini, pakaian tidak lagi sekadar kebutuhan dasar, tetapi juga menjadi sarana ekspresi diri, identitas, hingga simbol gaya hidup. Istilah “fashion statement” pun semakin melekat dalam kehidupan sehari-hari, mencerminkan bagaimana pilihan busana mampu merepresentasikan kepribadian seseorang di ruang publik.
Pelaku industri tekstil nasional menilai kebijakan pengetatan restitusi pajak yang mulai diterapkan pemerintah sejak 1 Mei 2026 tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja usaha maupun arus kas perusahaan. Keyakinan ini muncul setelah pemerintah menerbitkan aturan baru yang mengatur tata cara pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran pajak.
Fenomena impor pakaian bekas atau thrifting terus memicu perdebatan di Indonesia. Di satu sisi, tren ini semakin digemari masyarakat karena menawarkan akses terhadap pakaian berkualitas, bahkan bermerek, dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Namun di sisi lain, praktik ini menuai penolakan keras dari pemerintah karena dinilai membawa berbagai dampak negatif, baik dari aspek ekonomi, kesehatan, maupun keberlangsungan industri dalam negeri.
Page 1 of 159
